Tribunpendowonews.online || Sidoarjo - Tidak terasa dialog publik RPS sudah menginjak sesi yang ke- 7 dan Dialog Publik RPS Sesi ke-7 ini menghadirkan Jurnalis dan Penyelenggara Pemilu sebagai narasumber
,para narasumber itu antara lain dari perwakilan jurnalis ada Ketua PWI Mustain; Fauzan Adhim Ketua KPU Sidoarjo; Agung Nugraha Ketua Bawaslu kabupaten Sidoarjo,dan Jamil Jourist mantan Bawaslu kabupaten Sidoarjo
Dialog sesi-7 ini sendiri berlangsung Minggu malam (21/07/2024) di Kedai Bu Atik ( belakang lapas Delta Sidoarjo).
Temanya masih tetap: Mencari dan Memilih Calon Pemimpin Sidoarjo 2024. Bertindak sebagai moderator, yaitu Nanang Haromain dari IRPD, dan ia ditemani oleh Sujani ketua RPS atau yang biasa dipanggil bupati swasta.
Seperti biasa dialog dibuka dengan paparan singkat oleh keempat narasumber tersebut. Paparan singkat Fauzan Adhim yang menjelaskan tentang visi misi para calon bupati harus selaras dengan RPJMD, dan terkait sosialisasi pemilu ,kata ia, bukan hanya tanggung jawab KPU saja, namun juga ada peran ormas dan media agar ikut andil memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam Pemilukada mendatang ia mentargetkan 80 persen partisipan masyarakat yang ikut pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati Sidoarjo.
Sementara itu Agung Nugraha berharap ruang ruang diskusi publik seperti ini banyak dimunculkan di Sidoarjo,sehingga memberikan kesadaran dan sosialisasi masyarakat akan bahaya money politik.
" Dimensi pemilu ini ukurannya sederhana, jika masyarakat menjadikan pilkada ini sebagai kegiatan politik maka seluruh aturan yang dihasilkan para kepala daerah yaitu seluruh peraturan kepada masyarakat, namun sebaliknya jika masyarakat menjadikan pilkada ini sebagai kegiatan ekonomi maka semua aturan yang dihasilkan para kepala daerah akan lebih memihak kepada investor," ungkapnya
Ia mengatakan,ada peta kerawanan yang bisa saja terjadi pada pemilu mendatang, yaitu netralitas,sara, menghasut, dan politik uang. "Dan yang poin kedua ketiga inilah yang sulit dibendung dan paling bahaya dalam pemilu." Ia membeberkan jika inflasi politik naik 300 persen pada tahun ini.
Sementara Jamil Jourist menjelaskan, jika lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia ini sudah paling lengkap. Tidak ada di negara lain yang lengkap seperti di Indonesia. Di Indonesia ada KPU sebagai penyelenggara/ pelaksana , Bawaslu yang bertugas mengawasi,serta DKPP yang memastikan para penyelenggara pemilu ini sudah bekerja secara profesional.
Sementara Ketua PWI Sidoarjo, Mustain menjelaskan jika media punya kepentingan untuk memberitakan, mensosialisasikan terkait berita pemilu, sehingga diharapkan pemilih bisa cerdas, pemilih pemula tidak apatis. " Media bisa menjadi kontrol sosial, mengontrol jalannya pemilu,baik dari sisi penyelenggara pemilu dan para calon calon nya. Diharapkan pemilu mendatang bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas," ujarnya. Ia juga menekankan netralitas insan pers dalam konstelasi politik mendatang
Sesi berikutnya yaitu, sesi tanya-jawab antara penonton dan narasumber,dalam sesi ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan berkutat pada resep bagaimana politik uang bisa dihilangkan dalam pilkada mendatang yang tidak hanya teoritis saja,lalu bagaimana kiat meminimalisir oknum jurnalis yang tidak netral ,lalu ada pemaparan pertanyaan yang menjelaskan gaya hedonisme masyarakat membuat pemilih pragmatis
Para hadirin yang hadir dalam dialog publik ini berasal dari berbagai macam elemen masyarakat: Ada aktivis, LSM, wartawan, mahasiswa, tokoh masyarakat,tenaga pendidik,pelaku usaha hingga masyarakat umum
" Terus ikuti dialog publik RPS ini,ke depan kita akan terus menampilkan para narasumber yang kompeten,mulai dari para forkopimda,polres, kejaksaan,para ketua parpol, diskusi ini insyaallah bergulir sampai coblosan mendatang," ujar Sujani,sang bupati swasta
Reporter Budy
dibaca
Posting Komentar